Pasuruan, Swaralin.id – Aula Gedung DPRD Kabupaten Pasuruan siang itu tak sekadar menjadi ruang formalitas. Di balik rapat paripurna yang berjalan khidmat, terselip nada evaluasi tajam atas kinerja setahun pemerintahan daerah. Senen, (30/3/2026).
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 resmi disampaikan membuka lembar capaian, sekaligus menguak pekerjaan rumah yang belum tuntas.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, dengan kehadiran 41 dari 50 anggota dewan—cukup untuk memenuhi kuorum. Hadir pula unsur Forkopimda, jajaran kepala perangkat daerah, hingga tokoh masyarakat yang menjadi saksi perjalanan pembangunan daerah sepanjang 2025.
Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Bupati M. Rusdi Sutejo menyampaikan nota pengantar LKPJ 2025 dokumen yang merangkum jalannya pemerintahan, prioritas pembangunan, hingga respons atas rekomendasi DPRD tahun sebelumnya.
Selain Bupati dan Wakil Bupati, forum ini melibatkan DPRD sebagai pengawas kebijakan, serta elemen masyarakat sebagai bagian dari ekosistem pembangunan daerah.
Rapat digelar di Gedung DPRD Kabupaten Pasuruan, Senin, Menjadi momentum evaluasi tahunan yang krusial. LKPJ bukan sekadar laporan administratif. Ia adalah cermin kinerja, alat ukur keberhasilan, sekaligus kompas untuk menentukan arah kebijakan ke depan.
Ketua DPRD, Samsul Hidayat, dalam sambutannya tak menampik deretan capaian yang diraih. Pemerintah daerah, kata dia, sukses mengoleksi berbagai penghargaan dari pembinaan desa dan kelurahan, Innovative Government Award 2025, Adiwiyata Nasional, hingga perlindungan konsumen pasar tertib ukur.
Namun di atas semua itu, satu capaian disebutnya paling prestisius: opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang berhasil dipertahankan selama 12 tahun berturut-turut.
“Ini bukan sekadar angka, tetapi hasil kerja kolektif antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat,” ujarnya, menegaskan.
Di sisi lain, Bupati Rusdi Sutejo memaparkan, arah pembangunan 2025 difokuskan pada penguatan sumber daya manusia dan daya saing daerah—sebuah fondasi untuk menopang transformasi ekonomi yang inklusif.
Data makro menunjukkan tren positif :
Pertumbuhan ekonomi naik menjadi 5,66 persen
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 73,02
Umur harapan hidup menyentuh 74,81 tahun
Angka kemiskinan turun ke 8,21 persen
Sekilas, grafiknya menanjak. Namun di balik angka-angka itu, terselip ironi yang belum terurai.
Rata-rata lama sekolah masyarakat Pasuruan masih berada di angka 7,47 tahun.
Angka ini menjadi semacam “nada sumbang” di tengah orkestrasi prestasi. Rusdi mengakuinya sebagai pekerjaan rumah serius—indikasi bahwa pembangunan manusia belum sepenuhnya merata.
“Tantangan kita bukan hanya tumbuh, tetapi memastikan semua ikut bertumbuh,” menjadi pesan implisit dari paparan tersebut.
Rapat paripurna ini bukan garis akhir. DPRD akan menelaah secara mendalam isi LKPJ, membedah capaian dan kekurangan, sebelum merumuskan rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah.
Di titik inilah akuntabilitas diuji—bukan hanya pada angka dan penghargaan, tetapi pada keberanian mengakui celah dan memperbaikinya.
Pasuruan mungkin sedang melaju. Namun seperti yang tercermin dari sidang hari itu, arah laju tetap harus dijaga agar pembangunan tak hanya tinggi, tetapi juga berakar kuat. (Kin/ach)
Tinggalkan Balasan