DPRD Pasuruan Serahkan 1.838 Pokir untuk RKPD 2027, Klaim Wakili Aspirasi Masyarakat

Pasuruan, Swaralin.id – Ribuan usulan pembangunan dari masyarakat resmi diserahkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan untuk menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Totalnya tidak sedikit: 1.838 usulan kegiatan yang dihimpun dari berbagai penjuru wilayah kabupaten.

Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, mengatakan pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD bukan sekadar daftar program atau formalitas administrasi. Menurut dia, setiap usulan merupakan representasi langsung kebutuhan masyarakat yang diserap para anggota dewan di daerah pemilihan masing-masing.

“DPRD adalah jembatan aspirasi yang menghubungkan suara masyarakat dengan kebijakan pembangunan yang dirumuskan pemerintah daerah,” kata Samsul, Selasa. (17/3/2026).

Pokir tersebut menjadi salah satu bahan penting dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2027. Usulan berasal dari berbagai kegiatan penyerapan aspirasi, seperti reses, kunjungan lapangan, hingga dialog langsung dengan warga.

Samsul menjelaskan, Kabupaten Pasuruan memiliki karakter wilayah yang beragam, baik dimulai dari kawasan pesisir di utara, wilayah perkotaan, hingga daerah pegunungan di bagian selatan. Kondisi geografis itu membuat kebutuhan pembangunan setiap daerah berbeda.

Di wilayah pertanian, misalnya, warga banyak mengusulkan pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi. Sementara di kawasan pedesaan, kebutuhan yang sering muncul adalah peningkatan kualitas jalan desa, fasilitas pendidikan, hingga dukungan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

“Ketika kami menyampaikan Pokir, itu bukan suara pribadi anggota dewan. Di balik setiap usulan ada kebutuhan nyata masyarakat,” ujarnya.

Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, penyampaian Pokir DPRD merupakan bagian dari mekanisme resmi yang diatur dalam Undang‑Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Regulasi tersebut mewajibkan DPRD memberikan masukan dalam proses penyusunan RKPD sebagai bentuk representasi aspirasi masyarakat.

Samsul menilai keberadaan Pokir juga memastikan pembangunan daerah tidak hanya disusun dari perspektif birokrasi pemerintah daerah, tetapi juga dari kebutuhan riil masyarakat yang hidup di lapangan.

Dari 1.838 usulan kegiatan yang disampaikan, sektor infrastruktur masih menjadi kebutuhan dominan. DPRD mencatat banyak usulan terkait perbaikan jalan desa, rehabilitasi sekolah, hingga pembangunan sarana irigasi bagi petani.

Selain itu, sejumlah usulan juga menyasar sektor ekonomi dan sosial, seperti penguatan UMKM, peningkatan layanan kesejahteraan sosial, serta program bagi kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas.

Menurut Samsul, keberagaman usulan tersebut mencerminkan dinamika kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Pasuruan.

Dalam siklus pembangunan daerah, Pokir DPRD akan menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penyusunan RKPD dan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2027.

DPRD berharap pemerintah daerah dapat mengakomodasi sebanyak mungkin usulan tersebut agar pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

“Pembangunan daerah adalah tanggung jawab bersama. Karena itu diperlukan sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat,” Pungkasnya

Ia menegaskan, harapan terbesar dari penyampaian Pokir ini adalah agar setiap program pembangunan yang dirancang pemerintah daerah tidak hanya tepat sasaran di atas kertas, tetapi juga terasa nyata manfaatnya bagi warga Kabupaten Pasuruan. (kin/ach)