Mediasi Kebisingan Sound System di Kejapanan Memanas, Warga Teriakkan “Pindah Saja!”

Pasuruan, Swaralin.id – Mediasi pengaduan kebisingan sound system di Balai Desa Kejapanan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Kamis (29/10/2026), berlangsung tegang. Persoalan suara yang dinilai mengganggu kenyamanan rumah tangga itu meluas menjadi konflik sosial setelah sejumlah warga meluapkan kemarahan kepada dua perempuan pelapor berinisial AK dan Kr.

Teriakan “Pindah saja!” berulang kali terdengar dari kerumunan warga yang berkumpul di luar ruang mediasi. Sejumlah warga juga melontarkan umpatan dan membawa poster berisi sindiran terhadap pihak yang mengadukan kebisingan tersebut.

Poster itu antara lain bertuliskan, “Mati Budal Dewe. Pesen Gojek Ae” dan “Orip Ndek Kampung Ojo Arogan”.

Situasi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan yang bermula dari keluhan suara kini telah merembet menjadi ketegangan antarwarga. Di satu sisi, pelapor meminta kebisingan dikurangi. Di sisi lain, sebagian warga menilai keluhan itu berlebihan dan mempermasalahkan sikap kedua perempuan tersebut.

Mediasi di dalam balai desa dihadiri Kepala Desa Kejapanan Randi Saputra, sekretaris desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Kepala Wilayah Dusun Penanggungan, serta unsur ketua RT dan RW setempat.

Di hadapan peserta mediasi, AK menegaskan bahwa pengaduannya bukan untuk melarang warga menggunakan sound system. Ia hanya meminta agar volume suara dikurangi karena dinilai mengganggu aktivitas di dalam rumah.

“Keluhan saya cuma suara itu mengganggu sampai masuk ke rumah saya. Saya cuma minta mengecilkan sound system. Saya sudah ukur desibelnya, hasilnya 80 desibel. Padahal, dalam ketentuan yang berlaku di permukiman, suara harusnya maksimal 50 desibel,” ungkap AK.

AK mengaku membutuhkan suasana yang tenang untuk beristirahat, mengikuti rapat melalui Zoom, serta menjaga kenyamanan anaknya.

Menurut dia, keluhan tersebut telah disampaikan secara langsung maupun melalui perangkat desa. Namun, suara yang dipersoalkan dinilai masih terdengar keras.

Keluhan serupa disampaikan Hajah Kr. Ia mengaku merasakan getaran akibat suara sound system, bahkan hingga ke bagian dada dan kaca rumahnya.

“Tolonglah suaranya dikecilkan sedikit. Dada saya sampai gemetar, kaca rumah saya juga ikut gemetar. Kami juga bukan orang yang tidak peduli lingkungan. Kalau ada hari raya, kami juga ikut berkontribusi,” ujarnya.

Kr juga menyayangkan munculnya anggapan negatif terhadap keluarganya akibat persoalan tersebut. Situasi di luar ruang mediasi yang diwarnai teriakan dan poster sindiran membuat penyelesaian masalah menjadi semakin rumit.

Berbeda dengan keterangan pelapor, Ketua RW setempat, Purnomo, menilai penyetelan sound system yang digunakan warga selama ini masih dalam batas kewajaran. Ia juga menegaskan bahwa perangkat yang dipersoalkan bukan sound horeg, melainkan sound system biasa.

“Kalau saya kira, penyetelannya sudah sesuai. Tidak ada yang bising. Di warga tidak ada sound horeg, yang ada memang sound system biasa,” katanya.

Pandangan serupa disampaikan Tri, warga Dusun Penanggungan. Ia mencontohkan penggunaan sound system ketika warga mempersiapkan kegiatan peringatan 40 hari meninggalnya mertuanya.

Menurut Tri, musik diputar pada malam hari untuk menemani ibu-ibu yang memasak. Ia mengklaim volume suara tidak disetel terlalu keras dan perangkat tersebut hanya digunakan sesekali pada kegiatan tertentu.

“Itu juga dipermasalahkan. Padahal kami setel musik gak mungkin kencang-kencang, wong cuma buat hiburan emak-emak masak,” ujar Tri.

Perbedaan keterangan antara pelapor dan warga tersebut menunjukkan perlunya pemeriksaan objektif di lokasi yang dikeluhkan. Penilaian bahwa suara tidak mengganggu ataupun telah melampaui ambang kebisingan tidak cukup hanya didasarkan pada persepsi masing-masing pihak.

Kepala Wilayah Dusun Penanggungan, Pendik, mengatakan Hajah Kr sebelumnya pernah menyampaikan keluhan kepadanya. Ia mengaku sempat mengajak Kr mendatangi langsung lokasi sumber suara agar persoalan dapat dibicarakan dengan pihak yang bersangkutan.

Namun, menurut Pendik, ajakan itu ditolak karena Kr merasa sudah berusia lanjut dan meminta dirinya membantu menyampaikan teguran.

“Tapi Ibu Kr menolak. Alasannya karena sudah berusia lanjut dan menyerahkan peneguran kepada saya,” tuturnya.

Keterangan tersebut menjadi bagian dari rangkaian upaya yang diklaim telah dilakukan perangkat wilayah untuk menangani keluhan. Meski demikian, perbedaan persepsi mengenai tingkat kebisingan dan cara menyelesaikan persoalan masih menjadi sumber ketegangan.

Kepala Desa Kejapanan, Randi Saputra, menyatakan pemerintah desa akan lebih sering turun ke lapangan untuk memantau persoalan tersebut. Ia berharap konflik tidak berkembang menjadi aksi saling melaporkan dan seluruh warga dapat kembali beraktivitas dengan nyaman.

“Kami akan sering turun. Biar tidak saling melaporkan dan sama-sama nyaman. Kami bersama ketua RT dan RW akan mengecek ke rumah Bu Hajah Kr untuk mengukur berapa desibel suara sound system yang terdengar di rumah beliau,” jelas Randi.

Randi juga menilai pengukuran langsung diperlukan untuk memastikan kondisi sebenarnya. Saat mediasi berlangsung, ia menunjukkan aplikasi pengukur tingkat kebisingan di telepon pintarnya dan menyebut percakapan di ruangan tersebut menunjukkan angka sekitar 70 desibel.

“Kita ngobrol tanpa teriak-teriak begini saja sudah di angka 70 desibel,” paparnya.

Namun, angka yang ditampilkan aplikasi telepon pintar saat percakapan berlangsung tidak serta-merta dapat dijadikan pembanding yang setara dengan pengukuran kebisingan sound system di rumah pelapor. Hasil pengukuran perlu mempertimbangkan kondisi, jarak, durasi, serta metode pengukuran yang sesuai.

Karena itu, rencana pemerintah desa untuk melakukan pengecekan langsung menjadi langkah penting guna memperjelas persoalan yang selama ini diperdebatkan.

Ketegangan belum sepenuhnya mereda setelah mediasi berakhir. Sejumlah warga bahkan sempat berencana mengarak AK dan Kr ketika keduanya pulang dari balai desa.

Rencana tersebut akhirnya tidak berlanjut setelah kakak kandung AK datang dan menenangkan warga. Kerumunan kemudian berangsur-angsur membubarkan diri.

Insiden itu menjadi catatan tersendiri dalam penyelesaian konflik. Persoalan kebisingan yang semestinya dapat dibahas melalui pengukuran, komunikasi, dan kesepakatan justru berisiko memperlebar perselisihan apabila berkembang menjadi tekanan massa terhadap pihak yang menyampaikan keluhan.

Pemerintah desa kini dihadapkan pada pekerjaan untuk memastikan pengaduan ditangani secara objektif sekaligus menjaga hubungan sosial masyarakat. Pengukuran kebisingan di lokasi yang dipersoalkan, disertai komunikasi dengan kedua belah pihak, menjadi langkah yang perlu ditindaklanjuti.

Sebab, hak warga untuk menggelar kegiatan di lingkungan tempat tinggal perlu berjalan beriringan dengan hak warga lainnya untuk memperoleh kenyamanan di rumah. Penyelesaian yang adil bukan ditentukan oleh siapa yang paling keras menyuarakan pendapat, melainkan oleh fakta yang dapat diuji dan kesepakatan yang dihormati bersama. (bra/acH)