Pernyataan Kontroversial Mantan Wakapolri Mengundang Aksi Massa Di Kota Pasuruan

KOTA PASURUAN | SWARALIN – Siang ini Aliansi Masyarakat Kota Pasuruan (AMKP) menggelar aksi demonstrasi di depan Mako Polres Pasuruan Kota dengan jumlah massa 32 orang. Rabu (20/03/2024).

Mereka menyuarakan pertanyaan atas netralitas Polri terkait adanya berita di medsos tentang indikasi keterlibatan aparat Kepolisian yang bisa membuka akses sirekap KPU dan merubah formulir C1 hasil pemungutan suara di masing-masing TPS.

Dalam aksinya, pengunjukrasa mempertanyakan aparat Kepolisian yang bisa membuka akses Sirekap dan merubah Formulir C1, sehingga timbul persepsi ketidaknetralan Polri dalam pesta Demokasi kali ini.

Pada kesempatannya, Ketua Aliansi Masyarakat Kota Pasuruan yaitu Ayik Suhaya menyampaikan langsung pada pokok inti kejelasan terkait adanya isu-isu netralitas POLRI di media sosial dan mempertanyakan aparat Kepolisian bisa membuka akses Sirekap dan merubah formulir C1 serta bukti pengakuan mantan Wakapolri soal Polres terlibat kecurangan Pilpres 2024 bahwa Polres bisa mengakses sirekap.

Menjawap penyampaian AMKP Kapolres Pasuruan Kota AKBP Makung Ismoyo Jati, S.I.K., M.I.K melalui Wakapolres Pasuruan Kota Kompol Andria Diana Putra, S.E., M.H., menyampaikan, bahwasanya apa yang di gariskan dari satuan paling atas bahwa POLRI netral tidak ikut dalam demokrasi dan tugas kami hanyalah melakukan pengamanan pengawalan melalui dari proses kampanye, pendistribusian logistik serta pengamanan pemilu agar agenda tahapan pemilu berjalan dengan baik.

“Kami selalu mengikuti apa yang di sampaikan bapak Kapolri dan mentaati undangan undang bahwa kami Polri netral tidak ada mengubah maupun mengisi C1 dan kami murni melaksanakan pengamanan dan pengawalan saja”. Jelas Wakapolres.

Menerima jawaban dari Wakapolres Pasuruan Kota, Aliansi Masyarakat Kota Pasuruan merasa lega dan mendukung Netralitas TNI Polri dalam mengawal tahapan Pemilu berjalan dengan baik.

“Terimakasih banyak komandan akan kami sampaikan kepada masyarakat khususnya Kota dan Kabupaten Pasuruan terkait isu- isu netralitas POLRI dan mohon maaf mengganggu karena ini penting di sampaikan menjadikan kepentingan demokrasi kita semua khususnya warga Kota dan Kabupaten Pasuruan.” Jelas Ayi Suhaya.

Penyampaian pendapat kelompok tersebut merupakan bukti kepercayaan yang tinggi kepada institusi Kepolisian dan mereka tidak serta-merta mempercayai pemberitaan yang menyudutkan instutusi yang telah mereka kenal mengawal Demokrasi Indonesia selama itu dan tidak ada cacat sebelumnya.

Aksi unjuk rasa tersebut berakhir dengan damai dan mereka menerima penjelasan Polres Pasuruan Kota yang diwakili oleh Wakapolres dengan pernyataan tegas menjunjung tinggi Netralitas Polri pada Pemilu 2024.(Arie/Red)