DPRD Pasuruan Ketok Palu Dua Raperda, Perubahan Pajak dan Penguatan BUMD Jadi Fokus

Pasuruan, Swaralin.id –  DPRD Kabupaten Pasuruan menyetujui dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Non-APBD 2026 dalam Rapat Paripurna IV, Dua regulasi tersebut mengatur perubahan kebijakan pajak dan retribusi daerah serta penambahan penyertaan modal pemerintah daerah kepada sejumlah badan usaha milik daerah (BUMD). Rabu. (11/11/2026).

Persetujuan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat kapasitas fiskal sekaligus mendorong kinerja BUMD agar memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan daerah dan pelayanan publik.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Samsul Hidayat, didampingi Wakil Bupati Pasuruan, pimpinan dan anggota DPRD, serta Sekretaris Daerah.

Dari total 50 anggota dewan, sebanyak 37 orang hadir dan 13 lainnya tidak hadir. Jumlah tersebut memenuhi ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 123 Peraturan DPRD Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2024.

Agenda persetujuan dua raperda itu diawali dengan pembacaan Surah Al-Fatihah dan mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan.

Dua regulasi yang disepakati meliputi perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Raperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke dalam Modal BUMD.

Juru bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Sugianto, menjelaskan bahwa pembahasan Raperda Pajak dan Retribusi telah melalui sejumlah tahapan, mulai dari harmonisasi, pembahasan bersama, fasilitasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur hingga evaluasi Kementerian Dalam Negeri.

Substansi perubahan mencakup penyesuaian tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) secara bertingkat, termasuk pemberlakuan tarif khusus untuk lahan pangan dan peternakan.

Selain itu, perubahan regulasi mempertegas pengecualian retribusi kebersihan terhadap jalan umum, taman, tempat ibadah, dan tempat sosial. Pemerintah daerah juga memperluas objek retribusi jasa usaha serta menyempurnakan ketentuan pelaporan pajak, insentif pemungutan, sanksi administrasi, dan penyesuaian tarif retribusi.

Sementara itu, Ketua Panitia Khusus (Pansus) 2, Sugiarto, memaparkan bahwa Raperda Penyertaan Modal mengatur akumulasi modal yang telah disetorkan pemerintah daerah hingga 2025 sekaligus batas penambahan modal untuk periode berikutnya.

Penyertaan modal tersebut menyasar empat entitas usaha daerah, yakni PT BPR Jatim, BPR Mina Mandiri, Perumda Air Minum, dan PSD Pasuruan Lestari Jaya.

Pencairan tambahan modal direncanakan berlangsung secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Pelaksanaannya juga harus memperhatikan hasil penilaian kinerja dan tingkat kesehatan masing-masing BUMD serta didahului kajian analisis investasi oleh tim independen.

Pansus 2 turut memberikan sejumlah rekomendasi strategis. Di antaranya peningkatan kontribusi dividen kepada pemerintah daerah, perbaikan kualitas pelayanan air minum, penguatan sektor UMKM dan literasi keuangan, optimalisasi aset komersial, serta pengawasan dan evaluasi kinerja BUMD secara berkala. (acH)