Hoaks, disinformasi, dan serangan siber dinilai jadi ancaman serius demokrasi. Bawaslu Kab. Pasuruan dorong pengawasan adaptif dan kolaboratif jelang Pemilu 2029

Pasuruan, Swaralin.id  – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mulai menguatkan strategi pengawasan berbasis digital menjelang Pemilu 2029. Agenda ini ditegaskan dalam forum Penguatan Kelembagaan bertema Digitalisasi Pengawasan Pemilu yang digelar di Royal View Tretes Hotel & Convention, Pasuruan, Rabu, 24 September 2025.

Acara dihadiri sejumlah pejabat kunci, di antaranya Anggota Bawaslu RI Totok Hariyono, Ketua Bawaslu Jawa Timur A. Warits, dan Ketua Bawaslu Kabupaten Pasuruan Arie Yunianto. Sejumlah akademisi dan pegiat pemilu, seperti Faishal Hilmy Maulida dari Universitas Bima Nusantara Malang dan Abdul Kodir, pakar sosiologi politik, juga turut menjadi narasumber. Dari Jakarta, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima serta staf ahli Komisi II, Aris Setiawan Yodi, hadir melalui sambungan zoom meeting.

Ketua Bawaslu Pasuruan, Arie Yunianto, menekankan bahwa pengawasan tidak mungkin berjalan optimal tanpa dukungan publik.

“Kami membuka diri terhadap segala ide, gagasan, dan kritik yang membangun. Masukan dari masyarakat akan menjadi pijakan penting dalam perumusan kebijakan pengawasan,” ujar Arie.

Totok Hariyono menegaskan penguatan Bawaslu merupakan mandat reformasi. Ia menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 136 yang menegaskan larangan TNI-Polri terlibat dalam keputusan politik serta memperkuat kewenangan Bawaslu.

“Ke depan, keputusan Bawaslu tidak lagi bersifat rekomendasi, melainkan wajib ditindaklanjuti,” kata Totok.

Dari Senayan, Aris Setiawan Yodi mengingatkan tantangan baru dalam era digital. Menurutnya, pengawasan bukan hanya soal teknis pemungutan suara, melainkan juga menjaga ruang digital tetap sehat dari hoaks dan manipulasi informasi.

“Digitalisasi pemilu membuka peluang transparansi, tapi juga menghadirkan ancaman siber. Karena itu, pengawasan harus adaptif, integratif, dan melindungi hak pilih warga,” ujar Aris.

Forum ini juga memaparkan data pengawasan yang dihimpun lewat Rumah Data Bawaslu. Laporan tersebut menunjukkan sejumlah indikasi pelanggaran, dari administratif hingga pidana pemilu, yang menjadi bahan evaluasi menuju pemilu serentak mendatang.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Pasuruan menegaskan komitmen memperkuat kelembagaan dengan menjadikan teknologi digital sebagai tulang punggung pengawasan. Tujuannya satu: memastikan proses demokrasi berjalan bersih, transparan, dan dipercaya rakyat. (kin/ach)