Pergantian Pengurus Golkar Pasuruan Banyak Di PLTKan Sepihak Dinilai Langgar Juklak “Kader Berontak” Diduga Bermuatan Politik Menjelang Musda

PASURUAN, SWARALIN.ID – Aroma politik hangat menguar dari tubuh Partai Golkar Kabupaten Pasuruan. Pergantian pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dengan pelaksana tugas (Plt) yang dilakukan mendadak memantik gelombang kritik dari kader internal. Mereka menilai langkah itu janggal, bahkan dianggap menyimpang dari aturan main partai berlambang pohon beringin tersebut.

Pergantian ini dinilai menabrak Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Nomor 02/DPP/Golkar/IV/2025, yang menjadi dasar sah penyelenggaraan Musyawarah Daerah (Musda). Dalam juklak itu ditegaskan, masa jabatan pengurus yang telah berakhir otomatis diperpanjang hingga Musda terselenggara—tanpa perlu pembaruan surat keputusan (SK).

Sementara, penunjukan Plt hanya dibenarkan jika pengurus melakukan pelanggaran berat atau berhalangan tetap. Dua kondisi itu, menurut para kader, sama sekali tidak terjadi di Pasuruan.

Ketua Kosgoro Kabupaten Pasuruan, Wahyudi, menjadi salah satu suara paling keras menentang keputusan itu. Ia menilai, langkah sepihak tersebut mencederai marwah partai dan berpotensi menimbulkan luka politik di akar rumput Golkar.

“Dalam AD/ART dan Juklak Nomor 2 sudah jelas dan klir. Tapi ini tiba-tiba diubah tanpa pemberitahuan resmi. Saya anggap ini penodaan politik dan preseden buruk bagi Golkar sendiri,” ujarnya, Rabu (22/10/2025).

Lebih Lanjut. Wahyudi menjelaskan, DPD Golkar Kabupaten Pasuruan sejatinya telah dua kali mengajukan permohonan pelaksanaan Musda ke tingkat provinsi dan pusat. Usulan pertama diajukan pada 1 September untuk pelaksanaan 28 September 2025, namun tak kunjung direspons. Upaya kedua, untuk 25 Oktober, juga berujung hening. Namun tanpa penjelasan apa pun, kabar pergantian pengurus mendadak muncul—pengurus sah digantikan Plt.

“Pertanyaannya sederhana apakah pengurus lama melanggar aturan? Tidak. Apakah mereka berhalangan tetap? Tidak. Maka mengganti mereka dengan Plt jelas menyalahi juklak,” tegasnya.

Ia menduga, langkah politik ini tidak berdiri sendiri. Ada aroma manuver menjelang Musda, yang disebut-sebut akan menjadi arena perebutan pengaruh antar-faksi internal.

“Tujuan intinya mengarah untuk mengegolkan calon yang akan mereka dukung,” pungkas Wahyudi.

Dinamika di Pasuruan ini diduga tak bisa dilepaskan dari peta politik internal Golkar di tingkat nasional. Sejak awal 2025, partai yang dipimpin Airlangga Hartarto itu memang sedang mengalami getaran halus di bawah permukaannya—antara kubu yang ingin mempertahankan kepemimpinan lama dan kelompok yang mendorong regenerasi menjelang Pemilu 2029.

Di sejumlah daerah, termasuk di Jawa Timur, penunjukan pelaksana tugas disebut-sebut menjadi bagian dari strategi konsolidasi kekuatan menjelang Musda provinsi dan nasional. Seorang sumber internal Golkar yang enggan disebut namanya menyebut, “Plt biasanya punya kewenangan untuk menyiapkan Musda. Dari situ arah dukungan bisa dibentuk.”

Meski belum ada pernyataan resmi dari DPD Golkar Jatim maupun DPP Golkar, langkah penggantian pengurus di Pasuruan menimbulkan tanda tanya besar apakah ini sekadar rotasi administratif atau bagian dari manuver politik menjelang Musda?

Langkah ini sekaligus menegaskan kembali bahwa di tubuh partai sebesar Golkar, politik lokal dan nasional kerap berkelindan erat.

Jika polemik ini tak segera dijernihkan, kisruh internal di Pasuruan bisa menjadi sinyal goyahnya konsolidasi Golkar di tingkat bawah sesuatu yang bisa berimbas pada upaya besar partai mempertahankan posisi di panggung nasional jelang Pemilu 2029. (ach)