Warga Bongkar Dugaan Penyalahgunaan Wewenang di Desa Gambiran, Isu Narkoba Ikut Mencuat

Pasuruan, Swaralin.id – Gelombang keresahan muncul dari sebagian warga Desa Gambiran, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Mereka mendesak pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta instansi pengawas turun tangan menyelidiki berbagai dugaan yang menyeret salah satu perangkat desa.

Keluhan warga tidak hanya menyangkut dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam tata kelola pemerintahan desa. Mereka juga menyoroti dugaan penyalahgunaan narkotika, perilaku yang dinilai tidak mencerminkan etika sebagai aparatur pemerintah desa, hingga tudingan adanya praktik dominasi kekuasaan dalam pengambilan kebijakan di lingkungan Pemerintah Desa Gambiran.

Menurut keterangan yang disampaikan sejumlah warga kepada media, perangkat desa berinisial MR, yang menjabat sebagai Kaur Perencanaan, diduga memiliki pengaruh besar terhadap jalannya pemerintahan desa. Bahkan, warga mengklaim hampir seluruh kebijakan strategis desa lebih banyak dikendalikan oleh MR bersama Sekretaris Desa berinisial SA, yang disebut merupakan anak kandungnya.

“Yang menjalankan pemerintahan bukan kepala desa, tetapi orang-orang tertentu yang mengendalikan dari belakang,” ujar seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan karena alasan keamanan.

Warga juga menyampaikan dugaan bahwa MR merupakan pengguna narkotika jenis sabu. Namun hingga berita ini ditulis, tuduhan tersebut belum dapat dibuktikan secara hukum maupun melalui hasil pemeriksaan resmi dari aparat berwenang. Mereka berharap aparat penegak hukum melakukan tes urine maupun penyelidikan agar isu yang berkembang di tengah masyarakat memperoleh kepastian.

Selain dugaan penyalahgunaan narkotika, warga juga melontarkan tudingan mengenai perilaku pribadi MR yang dinilai tidak mencerminkan etika seorang perangkat desa. Tuduhan tersebut juga belum dapat diverifikasi secara independen.

Tidak berhenti di situ, warga turut menyinggung dugaan adanya persoalan administrasi pemerintahan desa pada masa kepala desa sebelumnya. Mereka mengklaim pernah terjadi persoalan dokumen penting desa yang berujung pada pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Pasuruan. Namun, warga menilai pihak yang akhirnya menanggung konsekuensi justru kepala desa saat itu.

Menjelang rencana pembukaan rekrutmen perangkat desa, kekhawatiran warga semakin menguat. Mereka menduga proses tersebut berpotensi dimanfaatkan untuk memperluas pengaruh kelompok tertentu di dalam struktur pemerintahan desa dengan menempatkan orang-orang yang memiliki hubungan keluarga. Dugaan itu hingga kini juga belum disertai bukti yang dapat diverifikasi.

Atas berbagai persoalan tersebut, warga mendesak Camat Prigen, Inspektorat Kabupaten Pasuruan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Pemerintah Kabupaten Pasuruan, hingga aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap tata kelola Pemerintah Desa Gambiran.

Masyarakat berharap seluruh dugaan yang berkembang tidak berhenti menjadi isu di ruang publik, melainkan diuji melalui mekanisme hukum, audit administrasi, maupun pemeriksaan etik yang objektif.

Hingga berita ini disusun, MR, SA, Kepala Desa Gambiran, Camat Prigen, maupun Pemerintah Kabupaten Pasuruan belum memberikan keterangan atau tanggapan atas berbagai tudingan tersebut. Media masih berupaya memperoleh konfirmasi dari seluruh pihak terkait guna memenuhi prinsip keberimbangan informasi.

Apabila hasil pemeriksaan nantinya menyatakan tidak ditemukan pelanggaran, maka seluruh dugaan yang berkembang harus dianggap tidak terbukti. Sebaliknya, apabila ditemukan bukti adanya pelanggaran hukum maupun administrasi, penanganannya menjadi kewenangan aparat dan lembaga yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan. (ach)