Pasuruan, Swaralin.id – Halaman Yayasan Al Hidayat di Dusun Jembrung I, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, siang itu tidak seperti biasanya. Kursi-kursi plastik berderet rapi, warga berdatangan dari berbagai penjuru. Dari pengurus madrasah diniyah, guru TPQ, pemuda karang taruna, tokoh agama, hingga kader organisasi kemasyarakatan.
Mereka berkumpul dalam satu agenda: menyampaikan kegelisahan yang lama mengendap di tengah masyarakat.
Momen itu terjadi dalam kegiatan “JAWARA” (Jagongan Bersama Wakil Rakyat) yang menghadirkan Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, pada Minggu, 1 Maret 2026.
Bagi sebagian warga, forum itu menjadi ruang langka untuk berbicara langsung kepada pemegang kekuasaan legislatif daerah. Keluhan yang biasanya hanya berputar di warung kopi atau rapat kampung kini menemukan panggungnya.
“Setidaknya kami bisa menyampaikan langsung apa yang terjadi di lapangan,” ujar salah seorang peserta yang hadir dalam forum tersebut.
Di hadapan warga, Samsul Hidayat tidak hanya mendengarkan keluhan. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu juga memaparkan tahapan penyusunan peraturan daerah yang tengah berjalan di DPRD Kabupaten Pasuruan.
Ia menjelaskan, proses pembentukan perda dimulai dari Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), dilanjutkan dengan penyusunan rancangan perda berbasis naskah akademik, pembahasan tingkat I dan II antara DPRD dan pemerintah daerah, hingga pengesahan dan pengundangan dalam lembaran daerah.
Menurut Samsul, saat ini DPRD telah menuntaskan 13 rancangan peraturan daerah yang sedang menjalani tahap verifikasi di Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“DPRD Kabupaten Pasuruan sudah menyelesaikan 13 raperda. Sekarang sedang dalam tahap verifikasi biro hukum provinsi dan siap disahkan,” kata Samsul di hadapan peserta forum.
Banjir Gempol yang Tak Kunjung Surut
Namun forum itu cepat berubah menjadi ruang curahan persoalan nyata di lapangan. Salah satu yang paling mengemuka adalah masalah banjir yang berulang kali melanda wilayah Gempol.
Subhan, Ketua PAC GP Ansor Gempol, menilai penanganan banjir oleh pemerintah daerah masih belum menyentuh akar persoalan. Ia menyebut upaya yang dilakukan selama ini masih bersifat parsial.
“Pengerukan sudah dilakukan oleh Dinas Sumber Daya Air, tapi saat hujan tetap saja ada genangan. Penanganannya belum menyeluruh,” ujar Subhan.
Samsul mengakui persoalan banjir di Gempol tidak sesederhana yang terlihat. Ia mengungkapkan, beberapa aliran sungai yang kerap meluap sebenarnya bukan berada di bawah kewenangan pemerintah kabupaten.
“Anak Sungai Wrati di Gempol dan Sungai Bekacak di Kejapanan bukan kewenangan daerah. Penanganannya harus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi. Itu yang sering menjadi kendala di lapangan,” kata dia.
Ia juga mengaku pernah mengusulkan pembentukan Satuan Tugas Penanganan Banjir di Kecamatan Gempol melalui forum Musrenbang. Namun hingga satu bulan setelah wacana itu dilontarkan, satgas yang diharapkan menjadi motor koordinasi penanganan banjir belum juga terbentuk.
Keluhan lain yang mencuat adalah kerusakan jalan kabupaten di sejumlah titik di wilayah Gempol. Warga menilai perbaikan yang dilakukan sering kali tidak bertahan lama.
Menanggapi hal itu, Samsul mengatakan pihaknya telah menyampaikan kondisi tersebut kepada dinas teknis terkait. Namun faktor cuaca dan kendaraan bermuatan berlebih menjadi penyebab kerusakan jalan kembali terjadi dalam waktu singkat.
“Kerusakan yang kami sampaikan sebenarnya sudah ditangani dinas terkait. Tetapi curah hujan tinggi dan kendaraan over dimensi membuat jalan kembali rusak, bahkan belum genap sebulan,” ujarnya.
Sementara di sektor pendidikan nonformal, pengurus madrasah diniyah dan TPQ menyampaikan keluhan soal minimnya bantuan rehabilitasi sarana pendidikan.
Samsul mengakui pada 2025 pemerintah daerah memang belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan lembaga pendidikan nonformal. Menurut dia, pemerintah kabupaten sedang memprioritaskan perbaikan ratusan bangunan sekolah dasar dan menengah pertama yang mengalami kerusakan.
Meski demikian, ia memastikan pemerintah daerah tetap memberikan insentif bagi para guru madrasah diniyah dan TPQ.
“Insentif ini diharapkan bisa membantu para guru agar pendidikan karakter dan keagamaan bagi para santri tetap berjalan,” kata Samsul.
Menjelang akhir acara, suasana jagongan masih hangat. Beberapa warga tampak bergantian mengangkat tangan, berharap mendapat kesempatan berbicara. (ach)
Tinggalkan Balasan