BEM Pasuruan Raya Gugat Dengan Dialog Publik “Panggung Gemerlap Hari Jadi ke-1096″ Bupati Mas Rusdi : Bukan Boros, Tapi Multiplier Effect Ekonomi

PASURUAN, SWARALIN.ID  — Suasana Auditorium Mpu Sendok, Kantor Pemkab Pasuruan, Sabtu (18/10/2025) siang, berubah menjadi ruang dialektika yang tajam namun konstruktif.

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Pasuruan Raya menggelar Dialog Publik bertajuk “Menjala Asa di Balik Panggung Gemerlap Hari Jadi ke-1096 Kabupaten Pasuruan”, menghadirkan Bupati Pasuruan H.M. Rusdi Sutejo dan Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Samsul Hidayat sebagai narasumber utama.

Ketua BEM Pasuruan Raya, M. Ubaidillah Abdi, membuka forum dengan kritik tajam terhadap pola pembangunan dan kecenderungan acara seremonial pemerintah daerah.

Ia menyinggung fenomena “panggung gemerlap” dan “hiburan rakyat” yang, menurutnya, kerap digunakan penguasa sejak zaman Romawi untuk mengalihkan perhatian publik dari masalah substansial.

“Pemerintah tidak boleh terjebak pada panggung seremonial. Kesejahteraan rakyat harus jadi prioritas, pendidikan merata, jalan layak, dan layanan kesehatan menyeluruh,” tegas Ubaidillah.

Bagi Ubaidillah, mahasiswa bukan hanya pengkritik, melainkan mitra strategis pemerintah. “Kami ingin duduk sejajar, bukan berhadap-hadapan,” ujarnya, disambut tepuk tangan peserta.

Menanggapi kritik tersebut, Bupati Pasuruan H.M. Rusdi Sutejo menegaskan bahwa perayaan Hari Jadi ke-1096 bukan bentuk pemborosan, melainkan upaya strategis membangkitkan optimisme publik dan ekonomi lokal.

“Branding daerah memang perlu biaya. Tapi multiplier effect-nya besar — dari UMKM, parkir, hingga pedagang kecil ikut tumbuh,” ujar Rusdi.

Ia menyebut pemerintah sengaja menolak tawaran sponsor Rp1 miliar per malam dari swasta agar event besar ini menjadi ruang bagi pelaku UMKM lokal.

“Puncak acara kami pilih di Pandaan karena wilayah ini kami proyeksikan jadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dan calon kota metropolitan,” tambahnya.

Bupati juga menegaskan bahwa pembangunan tidak hanya berhenti di acara seremonial.Tahun 2025, sebanyak 300 sekolah rusak berat telah diperbaiki dari total 1.227 sekolah. Sementara pada 2026, pemerintah menargetkan 33 Puskesmas induk beroperasi 24 jam demi layanan kesehatan yang lebih prima.

Bupati Rusdi menguraikan arah pembangunan Pasuruan ke depan melalui skema tripartit  sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Salah satu kebijakan yang sedang digodok bersama DPRD adalah Perda Local Wisdom, yang akan mewajibkan minimal 80 persen tenaga kerja pabrik berasal dari warga lokal.

Selain itu, Pemkab juga akan menegakkan Perda CSR (Corporate Social Responsibility) agar perusahaan besar seperti Cimory dan Pocari Sweat memberikan kontribusi sosial di wilayah Pasuruan, bukan di luar daerah.

“Kami tidak anti-investasi. Tapi kami ingin setiap perusahaan tumbuh bersama rakyat Pasuruan,” tegas Rusdi.

Menjawab pertanyaan moderator Emailda Maharani soal strategi membangun sinergi generasi muda, Rusdi menyebut pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator.

Pemerintah akan membangun Pasuruan Creativity Center (PCC), meniru konsep MCC di Malang, sebagai wadah pelatihan dan pengembangan wirausaha muda.

“Kesuksesan itu bukan instan dan bukan karena pemerintah. Pemerintah menyiapkan wadah, tapi niat dan integritas tetap kunci utama,” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa banyak usaha kecil gagal bukan karena sistem, melainkan mentalitas pelakunya. “Uang usaha dipakai untuk hal tak produktif, seperti judi. Itu yang harus diubah,” katanya menohok.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Samsul Hidayat menegaskan komitmen legislatif untuk memastikan seluruh kebijakan berpihak pada masyarakat.

Ia menjelaskan mekanisme penyaluran program melalui dua jalur Musrenbang (eksekutif) dan Pokir (legislatif) yang semuanya kini terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) agar transparan.

“Insya Allah, kami bersama Mas Bupati akan menyusun APBD yang benar-benar untuk rakyat,” ujarnya.

Namun Samsul juga mengingatkan tantangan ke depan. Tahun anggaran 2026 akan berat akibat pengurangan dana transfer pusat dan pembiayaan gaji 3.600 tenaga P3K baru.

Karena itu, DPRD menegaskan prioritas tetap pada pelayanan dasar: pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Dialog publik yang digelar BEM Pasuruan Raya ini menjadi momentum langka: ruang di mana kritik tajam bertemu dengan argumentasi data dan keterbukaan pejabat publik.

Forum tersebut menegaskan bahwa arah pembangunan Pasuruan tidak hanya soal proyek fisik, melainkan juga soal kematangan berpikir, kemauan berkolaborasi, dan integritas moral.

“Kritik boleh tajam, tapi harus berlandaskan data. Pemerintah terbuka untuk berdialog demi kemajuan bersama,” pungkas Bupati Rusdi. (kin/ach)