Pasuruan, Swaralin.id – Polres Pasuruan menggelar Dialog Kebangsaan bertajuk “Merawat Bhinneka Tunggal Ika, Memperkuat Persatuan Bangsa di Tengah Polarisasi dan Ruang Digital”. Forum ini menjadi ruang temu antara kepolisian dan berbagai elemen masyarakat untuk memperkuat persatuan sekaligus menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Pasuruan.
Dialog tersebut melibatkan jajaran Kepolisian, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta sejumlah unsur masyarakat lainnya. Pertemuan berlangsung dalam suasana terbuka dan komunikatif. Persoalan kebangsaan dibicarakan tidak semata dari perspektif keamanan, tetapi juga melalui pendekatan sosial, kebersamaan, dan tanggung jawab warga.
Pesan utama yang mengemuka adalah pentingnya menempatkan keberagaman sebagai kekuatan. Indonesia berdiri di atas perbedaan agama, suku, budaya, tradisi, organisasi, hingga latar belakang sosial. Keragaman itu semestinya menjadi energi untuk membangun kehidupan bersama, bukan bahan bakar yang mempertajam sekat antarkelompok.
Tantangan tersebut semakin kompleks ketika perbedaan pandangan bertemu dengan derasnya arus informasi. Polarisasi sosial dapat tumbuh ketika perbedaan tidak lagi dikelola melalui dialog, melainkan dipertajam oleh prasangka, provokasi, dan informasi yang tidak teruji.
Ruang digital menjadi salah satu medan yang paling rentan terhadap persoalan tersebut. Kecepatan penyebaran informasi membuat sebuah kabar dapat menjangkau masyarakat dalam hitungan detik. Namun, kecepatan itu juga menyimpan risiko ketika informasi palsu, fitnah, ujaran kebencian, atau konten provokatif disebarluaskan tanpa pemeriksaan.
Karena itu, masyarakat didorong tidak menjadi bagian dari rantai penyebaran informasi yang belum jelas kebenarannya. Setiap kabar perlu diperiksa sumber dan konteksnya sebelum dipercaya ataupun diteruskan kepada orang lain. Sikap kritis di ruang digital dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab kewargaan.
Dalam dialog tersebut, Kapolres Pasuruan AKBP Harto Agung Cahyono menegaskan bahwa menjaga keamanan dan ketertiban bukan pekerjaan yang dapat dibebankan sepenuhnya kepada kepolisian. Kamtibmas membutuhkan keterlibatan seluruh unsur masyarakat. Polisi, pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, dan warga memiliki peran yang saling melengkapi.
Kolaborasi itu menjadi penting karena persoalan sosial tidak selalu bermula dari tindak pidana. Kesalahpahaman, gesekan antarwarga, informasi yang dipelintir, hingga provokasi di media sosial dapat berkembang menjadi persoalan yang lebih besar apabila tidak segera direspons melalui komunikasi dan penyelesaian yang tepat.
Masyarakat juga diajak menghidupkan kembali toleransi, gotong royong, dan musyawarah sebagai modal sosial. Perbedaan pendapat tidak harus berujung pertentangan. Justru melalui perbedaan, masyarakat dapat menemukan ruang dialog untuk mencari titik temu dan penyelesaian yang adil.
Bagi Polres Pasuruan, lanjut Harto. Dialog Kebangsaan bukan sekadar agenda seremonial. Forum tersebut diharapkan menjadi jembatan komunikasi antara kepolisian dan masyarakat, sekaligus memperkuat kepercayaan publik dalam menghadapi berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Semangat Bhinneka Tunggal Ika pun kembali ditempatkan sebagai fondasi kehidupan bersama. Perbedaan tidak seharusnya menjadi garis pemisah, melainkan ruang untuk saling memahami dan melengkapi dalam menjaga keutuhan sosial.
Di tengah derasnya arus informasi, kemampuan masyarakat menyaring kabar menjadi sama pentingnya dengan kemampuan menyampaikan pendapat. Menolak provokasi, memeriksa informasi, menghormati perbedaan, dan tidak mudah terjebak dalam konflik digital menjadi langkah sederhana yang memiliki dampak besar bagi ketahanan sosial.
Melalui dialog tersebut, Polres Pasuruan berharap tercipta kesadaran kolektif untuk menjaga Kabupaten Pasuruan tetap aman, sejuk, dan kondusif. Persatuan tidak hanya dibicarakan dalam forum kebangsaan, tetapi harus diwujudkan dalam perilaku sehari-hari, baik di lingkungan masyarakat maupun di ruang digital.
Pada akhirnya, merawat persatuan merupakan pekerjaan bersama. Ketika komunikasi dibangun, perbedaan dihormati, dan informasi disikapi secara kritis, ruang bagi provokasi untuk memecah masyarakat akan semakin sempit. Dari Kabupaten Pasuruan, pesan itu kembali ditegaskan: Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar semboyan, melainkan komitmen yang harus terus dirawat di tengah perubahan zaman. (red)
Tinggalkan Balasan