Pasuruan, Swaralin.id – Masa Reses III DPRD Kabupaten Pasuruan tidak sekadar menjadi agenda seremonial. Forum serap aspirasi itu berubah menjadi ruang terbuka bagi para tenaga pendidik untuk membongkar beragam persoalan yang selama ini membelit dunia pendidikan, mulai minimnya fasilitas, keterbatasan bantuan pemerintah, hingga tuntutan kesejahteraan guru.
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Pasuruan Muhammad Zaini, S.Pd., M.AP mengawali Reses III Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2025/2026 di Dusun Coban Sari, Desa Coban Belimbing, Kecamatan Wonorejo, Kamis (30/7/2026).
Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, 30 Juli hingga 1 Agustus 2026, itu diikuti perwakilan lembaga pendidikan dari empat kecamatan, yakni Kraton, Pohjentrek, Rembang, dan Wonorejo.
Zaini menegaskan, seluruh 50 anggota DPRD Kabupaten Pasuruan diwajibkan turun ke daerah pemilihan masing-masing untuk menyerap langsung kebutuhan masyarakat.
“Reses bukan sekadar pertemuan. Ini momentum masyarakat menyampaikan apa yang benar-benar dibutuhkan. Semua usulan akan kami tabulasi dan kami perjuangkan melalui Pokok-Pokok Pikiran DPRD agar bisa direalisasikan pada 2027 hingga 2028,” Kata
Zaini
Lebih Jauh, Namun. ia juga mengingatkan bahwa perjuangan anggaran tahun ini tidak semudah periode sebelumnya. Efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang mencapai sekitar Rp800 miliar +_ membuat banyak program pembangunan daerah terpaksa tertunda.
Akibat kebijakan tersebut, sejumlah usulan masyarakat belum dapat diakomodasi.namun tetap kita perjuangkan
“Karena ada efisiensi, memang banyak usulan belum bisa masuk. Tapi yang sudah masuk harus kita kawal bersama sampai benar-benar terealisasi,” tegas Politisi Kader Muda PDI – Perjuangan Kab. Pasuruan yang sekaligus Wakit Ketua II DPRD tersebut.
Dalam dialog, berbagai persoalan pendidikan mencuat. Operator sekolah mengeluhkan keterbatasan laptop. Tidak sedikit lembaga pendidikan yang terpaksa menyewa perangkat karena komputer lama sudah tidak mampu mendukung aplikasi terbaru.
Keluhan juga datang dari guru terkait sertifikasi, insentif, hingga kebutuhan sarana pembelajaran. Perwakilan KB Mutiara Bunda, misalnya, mengusulkan pembangunan atap halaman sekolah agar anak-anak dapat bermain tanpa terpapar panas matahari.
Di sisi lain, persoalan bantuan pendidikan turut menjadi perhatian. Perwakilan dari Kecamatan Pohjentrek meminta agar Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk Pendidikan Anak Usia Dini mendapat perhatian lebih karena realisasinya dinilai masih sangat terbatas.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Zaini mengaku prihatin, khususnya setelah mengetahui masih ada sekolah yang harus mengeluarkan biaya tambahan hanya untuk menyewa laptop.
“Saya juga kaget ternyata ada lembaga yang sampai menyewa laptop hanya untuk menyelesaikan administrasi. Ini akan menjadi prioritas agar ke depan tidak lagi menjadi beban bagi sekolah,” Tegasnya.
Ia menjelaskan, bantuan laptop, mebel, alat permainan edukatif luar ruang (APE), hingga sarana pendukung pendidikan lainnya tetap menjadi program yang akan diperjuangkan. Namun, ia meminta setiap lembaga mengajukan kebutuhan yang benar-benar prioritas agar peluang realisasi semakin besar.
Lebih jauh. Zaini, juga menyinggung berbagai program pendidikan dari pemerintah pusat, seperti revitalisasi sekolah maupun bantuan langsung kepada siswa. Menurutnya, seluruh data sekolah harus dipastikan masuk dan valid dalam sistem Dapodik karena pemerintah pusat menjadikan basis data tersebut sebagai acuan penyaluran bantuan.
“Kalau datanya tidak masuk Dapodik, pusat tidak akan membaca kebutuhan itu. Maka administrasi juga harus diperkuat,” Tutupnya
Meski diwarnai keterbatasan fiskal, forum reses itu memperlihatkan satu kenyataan bahwa kebutuhan dunia pendidikan di Kabupaten Pasuruan masih sangat besar. Dari persoalan perangkat kerja, fasilitas belajar, hingga kesejahteraan guru, seluruhnya menunggu keberpihakan kebijakan. (Ach/Adv)
Tinggalkan Balasan