PASURUAN, SWARALIN.ID – Pemerintah Kabupaten Pasuruan mendorong RSUD Bangil naik kelas dalam kualitas pelayanan kesehatan. Pembenahan tidak lagi bertumpu pada pembangunan fisik, tetapi diarahkan pada transformasi sistem layanan, digitalisasi rumah sakit, penguatan sumber daya manusia, hingga optimalisasi anggaran kesehatan yang bersumber dari daerah dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Kamis, (20/8/2026).
Langkah tersebut menjadi bagian dari evaluasi akreditasi RSUD Bangil oleh tim surveyor Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS). Evaluasi dilakukan untuk mengukur kepatuhan rumah sakit terhadap standar pelayanan, tata kelola, serta keselamatan pasien.
Bupati Pasuruan HM Rusdi Sutejo menegaskan, pengembangan RSUD Bangil harus dibangun dalam satu ekosistem pelayanan. Rumah sakit tidak boleh berjalan sendiri, melainkan terhubung dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama, termasuk Puskesmas 24 jam.
“Pengembangan rumah sakit tidak hanya soal fasilitas, tetapi juga bagaimana sistem pelayanan dan rujukan dapat terintegrasi,” Kata Rusdi.
Salah satu terobosan yang dikembangkan Pemkab Pasuruan adalah integrasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) RSUD Bangil dengan Command Center Layanan Pasuruan Satu Data.
Melalui integrasi tersebut, pemerintah dapat memantau ketersediaan tempat tidur atau bed secara real-time. Data itu menjadi penting dalam menentukan proses rujukan, sehingga pasien tidak dikirim secara membabi buta ke rumah sakit yang kapasitasnya sudah penuh.
Selain kapasitas tempat tidur, pemerintah juga dapat membaca tren penyakit harian dan memantau pergerakan ambulans darurat melalui GPS.
“Jadi sebelum pasien dirujuk, kondisi dan ketersediaan tempat tidur dapat diketahui,” jelas Rusdi.
Model ini diharapkan mempercepat pengambilan keputusan ketika terjadi kondisi kegawatdaruratan. Petugas di lapangan dapat memiliki gambaran lebih jelas mengenai rumah sakit tujuan sebelum pasien diberangkatkan.
Transformasi digital juga menyentuh pelayanan farmasi. RSUD Bangil menerapkan sistem otomatisasi resep atau auto-pilot untuk mempercepat proses penyiapan obat sekaligus menekan potensi kesalahan input secara manual.
Digitalisasi tersebut menjadi bagian dari upaya membangun pelayanan berbasis data. Namun, sistem teknologi tetap membutuhkan dukungan sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan, mengawasi, dan menjaga akurasi informasi.
Sebab, teknologi hanya akan efektif apabila ditopang data yang valid, sistem yang stabil, serta pemeliharaan berkelanjutan
Pembenahan juga diarahkan pada sektor sumber daya manusia. Mulai tahun anggaran 2026, Pemkab Pasuruan menerapkan Computer Assisted Test (CAT) dalam seleksi tenaga medis.
Sistem berbasis komputer itu dirancang agar proses rekrutmen lebih terukur dan transparan. Hasil tes dapat diketahui secara lebih objektif sehingga standar penilaian kandidat menjadi lebih jelas.
Kebijakan tersebut sekaligus dikaitkan dengan penguatan tata kelola pemerintahan menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Pesannya jelas: kebutuhan tenaga medis harus dipenuhi dengan mekanisme seleksi yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar mengejar kuantitas personel.
Dari sisi pembiayaan, peningkatan fasilitas dan alat kesehatan RSUD Bangil turut didukung anggaran daerah, termasuk DBHCHT sesuai ketentuan penggunaannya.
Pemanfaatan dana tersebut diarahkan antara lain untuk mendukung sektor kesehatan, termasuk pembenahan infrastruktur dan fasilitas pelayanan.
Dukungan juga menyentuh layanan transportasi kesehatan seperti Si Muter dan ambulans gratis Jelita Siaga. Program ini ditujukan untuk membantu masyarakat yang menghadapi kendala akses menuju fasilitas kesehatan, khususnya warga yang berada jauh dari pusat pelayanan.
Dengan demikian, peningkatan kualitas kesehatan tidak hanya berhenti di balik gedung rumah sakit. Pemerintah juga berupaya memperkuat mata rantai pelayanan sejak masyarakat membutuhkan pertolongan hingga memperoleh perawatan.
Evaluasi akreditasi RSUD Bangil menjadi momentum untuk menguji sejauh mana berbagai pembenahan tersebut benar-benar bekerja.
Sebab, ukuran keberhasilan rumah sakit pada akhirnya bukan semata-mata kecanggihan teknologi, jumlah fasilitas, atau predikat akreditasi.
Yang paling menentukan adalah pengalaman pasien: seberapa cepat dilayani, seberapa jelas proses rujukannya, seberapa mudah memperoleh informasi, serta seberapa cepat bantuan kesehatan menjangkau masyarakat.
Integrasi Puskesmas 24 jam dengan RSUD Bangil diharapkan mampu membuat sistem rujukan lebih selektif. Pasien yang masih dapat ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama tidak harus seluruhnya dibawa ke rumah sakit.
Di sisi lain, informasi kapasitas bed secara real-time dapat membantu petugas menentukan rumah sakit tujuan secara lebih presisi. Pemantauan ambulans melalui GPS juga membuka peluang respons kegawatdaruratan yang lebih terukur.
Namun, seluruh sistem tersebut tetap membutuhkan disiplin pengelolaan data, kesiapan petugas, infrastruktur digital yang andal, serta pengawasan yang konsisten.
Pada titik inilah pembenahan RSUD Bangil akan diuji: apakah digitalisasi benar-benar memangkas waktu tunggu, apakah rekrutmen CAT menghasilkan tenaga medis kompeten, dan apakah dana kesehatan termasuk DBHCHT benar-benar kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan yang semakin mudah dijangkau.
Jika seluruh komponen itu berjalan beriringan, transformasi RSUD Bangil bukan sekadar proyek modernisasi rumah sakit. Ia dapat menjadi model penguatan layanan kesehatan daerah yang menggabungkan teknologi, transparansi, sumber daya manusia, pembiayaan, dan akses publik dalam satu sistem pelayanan. (ach)
Tinggalkan Balasan