Pasuruan, Swaralin.id – Kabupaten Pasuruan menutup tahun 2025 dengan catatan kelam di sektor kesehatan sosial. Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025 menempatkan wilayah yang lekat dengan identitas Daerah Santri ini pada peringkat kelima tertinggi kasus HIV/AIDS se-Jawa Timur, dengan 178 kasus baru terdeteksi sepanjang tahun.
Temuan tersebut menuai sorotan tajam dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Pasuruan Raya (BEMPAS Raya). Mereka menilai tingginya angka HIV bukan sekadar persoalan medis, melainkan indikasi rapuhnya sistem edukasi kesehatan, lemahnya kontrol sosial, serta kuatnya stigma yang membuat masyarakat enggan melakukan pemeriksaan dini.
“Angka 178 kasus ini sangat mungkin hanya puncak gunung es. Banyak warga takut memeriksakan diri karena stigma. Di daerah santri, kesehatan reproduksi masih dianggap tabu, sementara pergaulan bebas semakin masif,” ujar Presiden Mahasiswa Akbid Hasna, yang tergabung dalam BEMPAS Raya, Rabu, (31/11/ 2025).
Terpisah. Koordinator BEMPAS Raya, M. Ubaidillah Abdi, menyebut posisi lima besar se-Jawa Timur sebagai tamparan keras bagi wajah sosial Pasuruan. Menurut dia, identitas religius tidak otomatis menjadi benteng bila tidak diiringi kebijakan edukatif yang jujur dan menyentuh akar masalah.
“Ini kado pahit penutup tahun. Kita tak bisa terus bersembunyi di balik label daerah santri, sementara perilaku berisiko meningkat dan ruang edukasi nyaris absen di tingkat akar rumput,” kata Ubaidillah.
BEMPAS Raya mendesak Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk segera berbenah dan keluar dari pola kebijakan yang dinilai seremonial. Mahasiswa meminta langkah konkret dan terukur, di antaranya :
Strategi langsung ke kelompok rentan, berbasis data dan wilayah.
Penguatan anggaran edukasi kesehatan, hingga ke pelosok desa.
Layanan kesehatan inklusif dan bebas stigma, agar warga berani memeriksakan diri tanpa rasa takut.
Menutup pernyataannya, BEMPAS Raya mengajak seluruh elemen Masyarakat, tokoh agama, akademisi, tenaga kesehatan, dan masyarakat sipil untuk bergandengan tangan menjadikan temuan ini sebagai titik balik.
“Ini panggilan bersama. Berhenti saling menyalahkan, mulai bergerak kolektif. Pemkab tidak bisa berjalan sendiri, masyarakat pun tak boleh abai. Taruhannya adalah martabat daerah santri dan keselamatan generasi masa depan Pasuruan,” ujar Ubaidillah.
Dengan data resmi di tangan dan tekanan publik yang menguat, akhir 2025 menjadi momen krusial bagi Pasuruan: berbenah serius atau terus mencatatkan ironi di tengah identitas religius yang dibanggakan. (kin/Ach)
