KOTA PASURUAN | SWARALIN.ID – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas Program Sekolah Rakyat.
Dalam sebuah dialog di Kota Pasuruan, Sabtu (15/11/2025), ia dengan tegas melarang segala bentuk praktik titip-menitip siswa, termasuk dari pejabat daerah atau pihak manapun.
“Tidak boleh ada suap, tidak boleh ada sogok, dan tidak boleh ada titipan. Wali kota tidak boleh titip, bupati tidak boleh titip, lurah tidak boleh titip, camat tidak boleh titip, menteri pun tidak boleh titip. Pendamping juga tidak boleh,” tegas Gus Ipul dalam Dialog Kesejahteraan Sosial dan Sekolah Rakyat di Gedung Kesenian Darmoyudo.
Pernyataan keras ini disampaikan untuk memastikan Sekolah Rakyat menjadi contoh transparansi dan keadilan dalam proses seleksi peserta didiknya.
Dalam sambutannya, Gus Ipul menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat bukan hanya sekadar lembaga pendidikan alternatif, melainkan sebuah miniatur pengentasan kemiskinan yang terpadu. Program ini dirancang untuk menyentuh tidak hanya anak, tetapi juga seluruh keluarganya.
“Anak-anak ini adalah mereka yang selama ini tidak terbawa dalam proses pembangunan. Negara hadir bukan hanya lewat kelas belajar, tetapi melalui pemberdayaan keluarga,” ujarnya.
Ia merinci bahwa keluarga siswa menerima intervensi sosial menyeluruh, mulai dari pemberdayaan orang tua, bantuan rumah layak huni, kepesertaan dalam Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, bantuan sosial lengkap, jaminan kesehatan (PBI), makan bergizi gratis, hingga pemeriksaan kesehatan rutin.
“Ini miniatur pengentasan kemiskinan. Semua terintegrasi,” tegasnya.
Acara yang dihadiri oleh sejumlah pejabat, termasuk Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo dan Bupati Pasuruan Mochamad Rusdi Sutejo, juga diwarnai dengan pertunjukan apik dari siswa Sekolah Rakyat. Penampilan hadrah, tari tradisional, paduan suara, serta pembacaan puisi “Terang Kecil dari Pasuruan” oleh Mainur Shafa (12) berhasil memukau para tamu undangan.
Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap program tersebut. Ia menilai Sekolah Rakyat membuka kesempatan yang adil bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.
“Ketika fasilitas dan ruang yang sama diberikan, kita melihat bahwa mereka punya potensi yang tidak kalah dari siswa manapun,” ujar Adi Wibowo.
Kementerian Sosial mencatat, saat ini telah terdapat 166 titik Sekolah Rakyat rintisan yang beroperasi di seluruh Indonesia.
Sementara itu, 104 lokasi lainnya sedang dalam persiapan untuk pembangunan sekolah permanen, mengindikasikan komitmen pemerintah untuk memperluas jangkauan program ini kelebih banyak daerah.($@N)
